JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa proses restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh, telah rampung. Pemerintah kini hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan hasil restrukturisasi tersebut secara resmi.
“Sudah-sudah kelar tinggal diumumkan,” ujar Purbaya usai menghadiri acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Purbaya menambahkan, keputusan restrukturisasi ini telah disampaikan kepada pemerintah China, selaku mitra dalam proyek kereta cepat. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Indonesia di mata internasional.
Ia mengaku telah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan China. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa keputusan restrukturisasi telah diambil, sehingga mitra dari negeri Tirai Bambu tersebut tidak perlu lagi merasa khawatir.
Menurut Purbaya, kepercayaan internasional merupakan faktor krusial, terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis yang melibatkan investor asing.
Menyoal kemungkinan kehadiran perwakilan China saat pengumuman resmi nanti, Purbaya belum dapat memberikan kepastian. Ia menjelaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah Indonesia.
“Bisa iya bisa tidak lihat nanti ya itu,” jelasnya.
Purbaya masih enggan membeberkan detail mengenai hasil restrukturisasi tersebut. Ia meminta agar penjelasan lebih rinci dapat ditunggu hingga pengumuman resmi dilakukan.
“Nanti setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya gak berhak ngomongin sekarang ya. Nanti tanya Pak AHY begitu diumumkan nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan,” kata Purbaya.
Evaluasi Proyek dan Koordinasi yang Lemah
Lebih lanjut, Purbaya menyinggung persoalan pembengkakan biaya yang sempat terjadi dalam proyek kereta cepat. Ia menilai, kondisi tersebut dipicu oleh lemahnya koordinasi pada tahap awal pembangunan proyek.
Purbaya berpendapat, pada masa itu tidak ada satu pihak pun yang memegang kendali penuh atas proyek. Situasi tersebut, menurutnya, menyebabkan kebingungan di kalangan pelaksana di lapangan.
Ia bahkan mengungkapkan pernah menerima keluhan langsung dari mitra China terkait lambatnya progres proyek, termasuk dalam hal pembebasan lahan.
“Dua tahun? Setahun dua tahun Lahan yang dibebaskan baru empat kilometer Pada waktu itu kita ngomong jaman dulu ya Lalu saya tanya Kamu siapa yang handle projeknya? Gak ada kan Kalo kami (pihak China) ngadu ke BUMN dipimpong Ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pimpong lagi ke sana Yaudah ditarik ke maritim waktu itu,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Purbaya, berakibat pada penyelesaian proyek yang berjalan lambat dan tanpa arah yang jelas. Koordinasi antarinstansi pada saat itu dinilai tidak berjalan secara efektif.
Purbaya memastikan bahwa situasi serupa tidak akan terulang di masa mendatang. Pemerintah akan memperkuat mekanisme pengawasan dan menetapkan penanggung jawab yang jelas untuk setiap proyek strategis.
Ia menegaskan, proyek-proyek strategis ke depan akan dipantau dengan lebih ketat untuk memastikan pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien.
“Jadi pihak China gak usah khawatir Indonesia tidak pernah menyimpan atau tidak pernah melanggar janji Itu kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional,” tandasnya.
