JAKARTA, KOMPAS.com — Para pengelola Sekolah Darurat Kartini di Jakarta Utara menyuarakan kekecewaan mendalam. Sejumlah program pendidikan yang digulirkan pemerintah dinilai belum menyentuh anak-anak marjinal yang selama ini mereka dampingi, khususnya mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan.
Pendiri sekolah tersebut, Sri Irianingsih dan Sri Rossyati, mengungkapkan bahwa anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran masih menghadapi kendala serius dalam mengakses berbagai program bantuan, termasuk bantuan pendidikan hingga program makan gratis.
Program Pendidikan Belum Merata
Sri Irianingsih, yang akrab disapa Ibu Rian, bersama Sri Rossyati atau Ibu Rossy, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi anak-anak kurang mampu, ternyata belum menjangkau murid-murid mereka. Mayoritas dari mereka tidak memiliki dokumen administrasi penting seperti akta kelahiran.
“Murid kami satu pun enggak ada yang dapet,” ujar Ibu Rossi saat ditemui Kompas.com pada Selasa (21/4/2026).
Ibu Rossi menambahkan, pihaknya sempat dilibatkan dalam pembahasan program Sekolah Rakyat. Ia berpandangan bahwa program tersebut seharusnya dirancang untuk mencakup anak-anak dari keluarga miskin, termasuk mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Harapannya, program ini juga bisa membantu anak-anak tersebut mendapatkan akta kelahiran.
“Siapa saja yang boleh ikut sekolah rakyat, ya saya bilang tentu yang orang miskin, yang enggak punya akta apa itu masuk situ nanti dia langsung bisa dapet akta,” katanya.
Meskipun mengakui niat baik di balik kebijakan tersebut, Ibu Rossi menyoroti jurang antara tujuan ideal dan implementasi di lapangan.
“Presidennya kan baik, mikir kebijakan itu baik, cuma yang di bawahnya ini secara praktiknya enggak,” tuturnya, menggambarkan adanya kendala dalam pelaksanaan.
Bantuan Lain Terkendala Administrasi
Selain Sekolah Rakyat, Ibu Rossi juga mengemukakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum tersentuh oleh para murid di Sekolah Darurat Kartini.
“MBG dicatat duluan, sekarang enggak dapet,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan bahwa kebutuhan makan para murid masih dapat dipenuhi secara mandiri oleh pihak sekolah.
“Enggak apa-apa wong saya punya uang kok untuk kasih makan mereka,” ujarnya dengan nada tegar.
Persoalan mendasar yang kerap dihadapi anak-anak jalanan, menurut Ibu Rossi, adalah ketiadaan dokumen seperti akta kelahiran yang menjadi syarat administrasi untuk berbagai keperluan pendidikan.
“Lha, akta (kelahiran) memang tidak punya, kenapa dipaksa-paksa? Orang mereka tidak menikah (secara resmi) kok. Bilangnya saja menikah, tapi tidak ada suratnya, ya tidak bisa (mengurus akta),” tegasnya.
Selain itu, biaya untuk mengikuti ujian tingkat nasional juga menjadi beban finansial yang signifikan. Ia menyebutkan, biaya tersebut mencapai lebih dari satu juta rupiah per anak.
Tantangan Sertifikasi Keterampilan
Sekolah Darurat Kartini tidak hanya fokus pada pendidikan akademis, tetapi juga membekali murid dengan berbagai keterampilan praktis seperti menjahit, mengelas, dan memasak untuk bekal masa depan mereka. Namun, akses untuk mendapatkan sertifikasi keterampilan dinilai masih sulit akibat tingginya biaya.
“Sertifikasi mahal, 600 dolar loh. Lah berapa sekarang? 600 dolar berapa ya sekarang? Berarti (sekitar) Rp 12 juta. Ya jelas saya enggak sanggup,” imbuhnya, merinci besaran biaya yang memberatkan.
Sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1990 ini menjadi oase pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang tinggal di kawasan kumuh dan tidak memiliki akses ke pendidikan formal.
Meskipun telah beroperasi puluhan tahun, Ibu Rossi menilai dukungan pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar anak-anak tersebut, terutama terkait akses pendidikan yang inklusif dan pengakuan administratif yang setara.
Ia berharap kebijakan pendidikan di masa mendatang dapat lebih berpihak dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak marjinal.
“Ini kan anak bangsa, ini aset negara,” tambah Ibu Rossi, menegaskan pentingnya investasi pada masa depan generasi muda.
