JAKARTA, KOMPAS.com – Transisi energi di sektor industri dan elektrifikasi kendaraan berpotensi mengurangi kadar Particulate Matter 2.5 (PM2.5) di wilayah Jabodetabek hingga 40 persen pada tahun 2030. Angka ini dapat melonjak hingga 63 persen dalam skenario yang lebih ambisius.
Environmental Economist The World Bank, Marissa Malahayati, memaparkan bahwa realisasi skenario realistis tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp 1,25 miliar, dengan separuh di antaranya diharapkan berasal dari sektor publik. Sementara itu, skenario ambisius memerlukan dana sekitar Rp 5 miliar, yang sebagian besar diharapkan datang dari sektor swasta.
“Namun tentu membutuhkan investasi,” ujar Marissa saat diskusi Corporate Responsibility for Cleaner Air and Sustainable Growth yang digelar Bicara Udara dan HHP Law Firm di Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).
Marissa mencontohkan keberhasilan Beijing, China, yang menginvestasikan 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 8 triliun selama lima tahun untuk menurunkan PM2.5 sebesar 39 persen. Keberhasilan tersebut didorong oleh pengelolaan terpadu, data yang kuat, dan pemodelan sistem yang baik.
Investasi yang dikeluarkan di Beijing tidak sia-sia, melainkan menghasilkan setidaknya 12 manfaat dari setiap 1 dollar AS yang dikeluarkan. Udara bersih, menurut Marissa, dapat meningkatkan produktivitas pekerja hingga mencegah kematian dini.
World Bank mencatat bahwa industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara masih menjadi kontributor utama polusi di kawasan Jabodetabek. Kondisi ini diperparah oleh faktor angin dan kemarau panjang.
“Kami percaya teknologi dan solusi sudah ada, tantangan utamanya adalah kerja sama antar institusi, sektor, dan wilayah. Jakarta tidak bisa sendiri dibutuhkan koordinasi regional dan standar bersama,” tegas Marissa.
Di sektor transportasi, penggunaan bahan bakar bersih berstandar Euro 4, khususnya untuk kendaraan berat, sangat direkomendasikan. Marissa menilai bahwa perbedaan standar bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendala utama penerapan Euro 4 secara menyeluruh di dalam negeri.
“Standarnya, kita belum pakai Euro, kita kan sekarang ini pakai RON ya sistemnya. Sedangkan, kalau di luar negeri sudah pakai Euro 4, Euro 5 bahkan di India rekan saya bilang sudah sampai Euro 6, itu sebenarnya masalahnya,” jelas Marissa.
Selain itu, regulasi yang belum selaras antar institusi terkait juga menjadi persoalan. Potensi krisis energi global juga membuat pemerintah dihadapkan pada dilema antara meningkatkan kualitas bahan bakar dan menjaga ketahanan energi nasional.
Sektor ketiga yang berkontribusi terhadap penurunan polusi adalah pengelolaan limbah, meskipun dampaknya tidak terlalu signifikan.
Dampak Polusi Udara Terhadap Kesehatan
Sementara itu, Co-Founder Bicara Udara, Ratna Kartadjoemena, mengungkapkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh orang di dunia menghirup udara dengan kadar polutan tinggi. Hal ini menyebabkan tujuh juta kematian dini setiap tahunnya.
“Banyak riset yang sudah dilakukan, misalnya di New York dan Shanghai, yang menunjukkan bahwa dampak polusi udara langsung memengaruhi kemampuan kognitif kita,” tutur Ratna.
Paparan polusi udara berisiko terhadap perkembangan janin, kelahiran prematur, asma, perlambatan perkembangan paru pada anak, hingga memicu kanker paru-paru dan gagal jantung pada lansia.
“Jika kualitas udara bisa membaik sesuai standar WHO, harapan hidup warga Jabodetabek dapat meningkat hingga tiga tahun,” tutup Ratna.
