JAKARTA, – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menilai strategi diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang aktif menjalin hubungan dengan berbagai negara di tengah kompleksitas geopolitik global merupakan cerminan dari prinsip “mendayung di antara dua karang”.
Menurut Utut, Indonesia saat ini tengah menempati posisi strategis dengan membangun relasi dengan kekuatan-kekuatan besar dunia, baik dari blok Barat maupun kelompok seperti BRICS.
“Kalau Bung Hatta terkenal ‘mendayung di antara dua karang’, nah ini sekarang ini benar-benar sedang kita jalani,” ujar Utut dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Politikus PDI-P ini menjelaskan, diplomasi yang dijalankan tersebut tidak terlepas dari keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Utut menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS merupakan upaya untuk memperluas jangkauan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bahwa kita masuk BRICS semata-mata untuk memperluas pasar ekonomi kita, untuk perkembangan, untuk growth,” tegasnya.
Ia mengemukakan, negara-negara anggota BRICS memiliki populasi yang sangat besar, sehingga membuka peluang signifikan bagi produk-produk Indonesia untuk menembus pasar global.
“Kita tahu bahwa India, China, Rusia, dan South Africa itu jumlahnya sudah hampir lebih dari dua per tiga penduduk dunia. Jadi kalau produk kita bisa masuk sana, potensi ekonomi kita tumbuh dahsyat,” papar Utut.
Di sisi lain, Utut menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak akan terjerumus dalam aliansi militer tertentu.
Ia menambahkan, DPR RI juga terus mengingatkan pemerintah agar tidak membawa Indonesia masuk ke dalam blok militer manapun.
“Saya rasa pasti tidak, karena kita di Senayan juga bagian dari yang selalu menekankan bahwa kita tidak boleh masuk ke aliansi militer. Jadi bahwa kita tetap bebas aktif,” jelas Utut.
Utut mengakui, posisi Indonesia yang menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan global memang berpotensi menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pihak.
Namun, hal tersebut dinilainya sebagai konsekuensi dari penerapan strategi diplomasi yang fleksibel.
“Kalau ada kekhawatiran pasti, sampai seberapa jago atau sampai seberapa fleksibel kita masih bisa di antara dua karang itu,” ucapnya.
Utut juga menyoroti meningkatnya perhatian negara-negara lain terhadap posisi Indonesia, termasuk pasca penandatanganan berbagai kesepakatan kerja sama dengan Amerika Serikat.
Ia mencontohkan, kesepakatan kerja sama yang baru-baru ini terjalin antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Perang Amerika Serikat.
Kerja sama tersebut, lanjut Utut, lebih berfokus pada penguatan kapasitas pertahanan Indonesia, meliputi modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan transfer teknologi.
“Ini kalau ini data dari beliau, pendidikan militer profesional jadi akan ada perluasan akses program IMET, International Military Education and Training, dan juga nanti interoperabilitas operasional, jadi peningkatan kompleksitas latihan rutin antara lain sebesar Super Garuda Shield,” ungkap Utut.
“Dari itu semua kita akan memperoleh peace through strength. Jadi kekuatan yang kita makin kuat tetapi untuk tujuan damai,” sambungnya.
Oleh karena itu, Utut menilai situasi yang dihadapi Indonesia masih berada dalam batas kewajaran dan merupakan bagian dari dinamika hubungan internasional.
“Kalau ada ketegangan yang baru termasuk yang tadi di-state, itu biasa, itu bagian dari supaya mengontrol lapangan,” kata Utut.
Dengan demikian, Utut menegaskan bahwa langkah diplomasi yang ditempuh Presiden Prabowo pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus mendorong perbaikan ekonomi nasional.
“Sekali lagi, konsep Bapak Presiden yang saya pahami dan saya amati adalah selain me-leverage Indonesia ke percaturan politik dunia adalah untuk at the end of the day memperbaiki ekonomi kita,” pungkasnya.
