JAKARTA, Kompas.com — Ketidakpastian global yang kian terasa, mulai dari dinamika geopolitik, gangguan rantai pasok energi dan pangan, hingga akselerasi transformasi digital, menempatkan perekonomian dunia pada persimpangan tantangan yang kompleks. Kondisi ini secara langsung memengaruhi stabilitas energi, ketersediaan pupuk, dan ketahanan pangan global, menuntut respons kebijakan yang adaptif dari setiap negara.
Dalam menghadapi gejolak tersebut, Indonesia menunjukkan responsivitas dengan memperkuat ketahanan energinya. Strategi diversifikasi sumber pasokan dan pengurangan ketergantungan pada satu kawasan menjadi kunci. Upaya ini diwujudkan melalui perluasan kerja sama pasokan energi dengan berbagai negara, termasuk Nigeria dan Gabon, serta menjajaki opsi alternatif lainnya demi menjamin keamanan pasokan energi nasional.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/5/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat menghadiri National Seminar on Indonesia The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Accession and Private Sector Implications di Jakarta. Ia menekankan bahwa diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Di sektor hilir, Indonesia juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk pemenuhan bahan bakar olahan. Bersamaan dengan itu, peningkatan kapasitas produksi domestik dan percepatan pemanfaatan biofuel melalui mandatori pencampuran biodiesel terus digalakkan. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain itu, penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan bauran energi yang beragam turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga. Hal ini bertujuan agar fluktuasi harga komoditas global tidak secara langsung membebani masyarakat.
Penguatan Sektor Pangan dan Pupuk
Selain sektor energi, penguatan juga difokuskan pada sektor pangan dan pupuk. Pengendalian harga gas untuk produksi pupuk dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri menjadi prioritas. Indonesia bahkan telah mencatat surplus produksi pupuk tertentu dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari beberapa negara.
Upaya-upaya ini merupakan bagian dari pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, guna membangun ketahanan nasional yang lebih kokoh. Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Pertumbuhan ini akan ditopang oleh penguatan konsumsi domestik sebagai kontributor utama, serta peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan pendidikan dan kolaborasi global.
Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan yang berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Aksesi Indonesia dalam OECD
Salah satu strategi nasional untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 adalah melalui aksesi Indonesia dalam OECD. Langkah ini dipandang sebagai percepatan transformasi menuju negara maju.
Penyelarasan dengan standar OECD diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi agar sejalan dengan praktik terbaik internasional. Hal ini dipercaya akan memperkuat daya saing, kredibilitas global, serta kepercayaan investor. Aksesi ini juga berpotensi mendorong masuknya investasi berkualitas, memperdalam perdagangan, memperluas akses pasar, hingga memperkuat kolaborasi teknologi.
“Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Airlangga.
Proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD telah menunjukkan kemajuan signifikan. Setelah penyerahan memorandum awal, Indonesia kini memasuki fase peninjauan teknis yang bersifat intensif. Fase ini menuntut koordinasi lintas kementerian/lembaga yang kuat, penyusunan respons berbasis bukti, serta kemampuan menerjemahkan standar OECD ke dalam reformasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi nasional.
Selanjutnya, proses ini akan mencakup penilaian mendalam terhadap keselarasan dengan standar OECD, termasuk pelibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah. Keterlibatan sektor swasta menjadi krusial dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dari pelaku industri demi reformasi yang lebih inklusif dan berdampak.
Pemerintah akan terus mendorong berbagai inisiatif strategis guna memperkuat pemahaman, meningkatkan koordinasi, dan mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung proses aksesi ini. Kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sebagai perwakilan sektor swasta menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan perspektif dunia usaha tercermin dalam setiap tahapan.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Britania Raya dalam proses persiapan aksesi melalui program Growth Gateway. Dukungan ini meliputi penguatan kelembagaan tim nasional, peningkatan kapasitas sektor publik, serta penguatan keterlibatan sektor swasta.
Kegiatan National Seminar on Indonesia OECD Accession and Private Sector Implications turut dihadiri oleh British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin), Head of OECD Jakarta Office, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian.
