JAKARTA – DPP Partai Golkar menilai Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud merupakan sosok yang proaktif dan tidak anti terhadap dialog, meskipun terjadi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di depan kantornya. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, sebagai respons atas insiden tersebut.
Doli Kurnia menegaskan bahwa ia mengenal Rudy Mas’ud sebagai pribadi yang rendah hati dan terbuka untuk berdiskusi. “Saya mengenal Saudara Rudy dengan baik. Orangnya low profile, bergaul, dan tidak anti dialog. Saya yakin beliau bersedia bicara baik-baik dengan siapa saja, termasuk adik-adik mahasiswa, bila ada aspirasi yang ingin disampaikan,” ujar Doli saat dihubungi, Rabu (22/4/2026).
Menurut Doli, penyelesaian berbagai persoalan publik seharusnya ditempuh melalui jalur dialog, bukan melalui aksi anarkistis yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menekankan pentingnya dialog, terutama dalam menangani isu-isu yang menyangkut kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
“Saya kira akan jauh lebih baik melalui dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan, apalagi persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, termasuk di daerah,” kata Doli. Ia menambahkan, “Saya menilai kericuhan belum tentu menyelesaikan persoalan. Bahkan mungkin dapat menimbulkan masalah baru.”
Partai Golkar sendiri menyatakan terus berkoordinasi dengan para kadernya di daerah, termasuk dalam menanggapi dinamika yang berkembang di Kalimantan Timur.
Demo di Kantor Gubernur Berujung Ricuh
Aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026) memang dilaporkan berujung ricuh. Kericuhan dipicu oleh ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud untuk menemui massa, meskipun dikabarkan berada di dalam kantor.
Massa telah berkumpul sejak pukul 14.00 WITA dan bertahan hingga malam hari dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada gubernur. Namun, hingga menjelang malam, pertemuan tersebut tidak kunjung terjadi.
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa gubernur memang berada di lokasi, namun tidak bersedia menerima perwakilan massa untuk audiensi. “Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar.
Situasi ini kemudian memanas, menyebabkan terjadinya saling lempar antara massa dan aparat keamanan. Pihak kepolisian terpaksa mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan.
Tuntutan Massa dan Sorotan Isu
Dalam aksinya, massa demonstran menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya adalah evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta desakan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Beberapa isu spesifik yang disorot massa meliputi anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp 25 miliar. Anggaran ini termasuk untuk pengadaan fasilitas seperti akuarium laut dan alat kebugaran, serta pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar.
Usai insiden kericuhan mereda, Gubernur Rudy Mas’ud dilaporkan meninggalkan kantor gubernur dengan pengawalan ketat. Ia tidak memberikan pernyataan kepada awak media dan langsung menuju rumah jabatannya, tanpa merespons pertanyaan terkait tuntutan massa maupun insiden yang terjadi.
