Pemerintah Jepang secara resmi melonggarkan pembatasan ekspor senjata yang telah berlangsung selama hampir lima dekade. Langkah ini menandai perubahan kebijakan signifikan yang memungkinkan Tokyo untuk mengekspor persenjataan mematikan, seiring dengan meningkatnya ambisi pertahanan negara tersebut dan upaya memasuki pasar senjata internasional.
Perubahan kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan nasional Jepang, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran atas aktivitas militer Beijing di kawasan Indo-Pasifik, serta ancaman keamanan yang terus-menerus dari Korea Utara dan Rusia.
“Mengingat lingkungan keamanan yang semakin menantang, saya percaya bahwa saat ini tidak ada negara yang dapat menjaga perdamaian dan keamanannya sendiri,” ujar Perdana Menteri Sanae Takaichi, seperti dikutip dari AFP, Selasa (21/4/2026). “Dalam konteks ini, saya percaya penting untuk memiliki mitra yang saling mendukung di bidang peralatan pertahanan.”
Meskipun demikian, Takaichi menekankan bahwa prinsip inti dan sejarah Jepang sebagai negara pasifis tetap tidak berubah. Sebelumnya, ekspor senjata Jepang sangat terbatas, hanya mencakup peralatan dalam lima kategori: pencarian dan penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, serta penyapuan ranjau.
“Dengan amandemen ini, transfer semua peralatan pertahanan pada prinsipnya akan menjadi mungkin,” tutur Takaichi. Kepala Sekretaris Kabinet, Minoru Kihara, menegaskan bahwa perubahan kebijakan tersebut telah disetujui oleh Kabinet dan Dewan Keamanan Nasional.
Syarat Baru Ekspor Senjata Jepang
Aturan baru ini merupakan bagian dari pelonggaran bertahap terhadap larangan ekspor senjata secara menyeluruh yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976. Berdasarkan kebijakan yang diperbarui, Jepang hanya akan mengekspor senjata ke negara-negara yang berkomitmen untuk menggunakan peralatan tersebut sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Heigo Sato, seorang ahli masalah pertahanan dan pengendalian senjata di Universitas Takushoku, berpendapat bahwa Jepang harus memanfaatkan masa damai ini untuk memastikan kesiapan tempur. Hal ini dapat dicapai dengan membangun sistem yang menjamin pertukaran senjata dan amunisi yang lancar antar sekutu.
“Menurutnya, ekspor memerlukan perawatan rutin, yang memberikan bisnis yang stabil bagi kontraktor pertahanan sekaligus memperkuat hubungan dengan negara-negara pembeli. Dengan menjadikan perdagangan senjata sebagai pertukaran dua arah, Jepang mungkin dapat meningkatkan peluang menerima bantuan dari sekutu jika terjadi konflik yang tak terduga dan berkepanjangan,” jelas Sato.
Keresahan di Kalangan Masyarakat Jepang
Kendati demikian, keputusan pelonggaran ekspor senjata ini telah menimbulkan keresahan di kalangan sebagian masyarakat Jepang. Para kritikus menuduh Perdana Menteri Takaichi mengikis kebanggaan bangsa Jepang atas pasifisme yang teguh.
“Sebagai warga asli Hiroshima, saya dibesarkan dengan diajarkan pentingnya perdamaian, dan saya percaya bahwa kengerian dan kehancuran bom atom tetap relevan hingga saat ini,” kata Junichi Kikuta (56), salah seorang penentang langkah tersebut. “Saya masih berharap Jepang, sebagai satu-satunya negara yang pernah terkena senjata nuklir, akan terus mempertahankan pendiriannya untuk melepaskan senjata dan menentang perang.”
Sebuah survei yang dilakukan oleh stasiun televisi nasional NHK pada bulan Maret menunjukkan bahwa 53 persen peserta menentang langkah tersebut, sementara hanya 32 persen yang mendukungnya. Para aktivis perdamaian juga telah menggelar demonstrasi di berbagai wilayah di Jepang, menyuarakan kekhawatiran bahwa pandangan dunia Takaichi dan dukungannya terhadap Presiden AS Donald Trump dapat menyeret Jepang ke dalam konflik.
Jepang sebelumnya pernah mengekspor peluru dan perlengkapan militer untuk meningkatkan perekonomiannya, terutama selama Perang Korea pada 1950-an. Namun, larangan ekspor senjata bersyarat diberlakukan pada 1967, sebelum larangan total diberlakukan satu dekade kemudian.
