WASHINGTON DC – Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap 14 individu dan entitas yang dituding berperan dalam membantu Iran memperoleh pasokan senjata. Langkah ini menyasar jaringan lintas negara yang diduga terlibat dalam pengadaan dan pengiriman komponen senjata bagi Teheran, di tengah upaya diplomasi kedua negara yang masih belum menunjukkan titik terang.
Menurut laporan Reuters yang dikutip pada Selasa (21/4/2026), Departemen Keuangan AS mengidentifikasi individu dan perusahaan yang disanksi berasal dari Iran, Turkiye, dan Uni Emirat Arab. Mereka diduga terlibat dalam pengadaan atau pengangkutan senjata serta komponennya atas nama Iran. Sanksi ini juga mencakup penyitaan pesawat yang digunakan dalam jaringan tersebut, dengan tujuan utama memutus jalur logistik yang memungkinkan Iran memperkuat kapabilitas militernya.
Iran Berupaya Membangun Kembali Kekuatan Militer
Pernyataan resmi Departemen Keuangan AS menyoroti upaya Iran untuk memulihkan kapasitas militernya, terutama pasca-serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. “Ketika Amerika Serikat terus menguras persediaan rudal balistik Iran, rezim tersebut berupaya membangun kembali kapasitas produksinya,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
AS juga mencatat adanya peningkatan penggunaan drone oleh Iran dalam berbagai konflik. “Iran semakin bergantung pada drone serangan satu arah seri Shahed untuk menargetkan Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk infrastruktur energi di kawasan,” lanjut pernyataan itu.
Meningkatkan Tekanan untuk Mengakhiri Konflik
Sanksi baru ini merupakan bagian dari strategi ekonomi Amerika Serikat untuk menekan Iran agar memberikan konsesi dalam upaya mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus melanjutkan langkah serupa.
“Rezim Iran harus dimintai pertanggungjawaban atas pemerasannya terhadap pasar energi global dan penargetan warga sipil secara sembarangan dengan rudal dan drone,” ujar Bessent, mengutip Al Jazeera. “Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, sebagai bagian dari ‘Economic Fury’, Departemen Keuangan akan terus mengikuti aliran uang dan menargetkan kecerobohan rezim Iran serta pihak-pihak yang memungkinkannya.”
Di tengah ketegangan yang masih membayangi, Presiden Trump mengambil keputusan untuk memperpanjang periode gencatan senjata yang awalnya hanya direncanakan selama dua pekan. Ia menyatakan bahwa jeda pertempuran akan dilanjutkan hingga Iran bersedia menyepakati proposal bersama. Namun, situasi belum sepenuhnya mereda, dengan Amerika Serikat tetap mempertahankan blokade lautnya, sementara Iran sebelumnya sempat menutup Selat Hormuz sebagai respons terhadap konflik.
