LUKSEMBURG – Jerman dan Italia menolak seruan dari beberapa negara Uni Eropa untuk membekukan perjanjian kerja sama blok tersebut dengan Israel. Penolakan ini muncul di tengah meningkatnya kemarahan global atas perang di Lebanon dan situasi di Tepi Barat, Palestina. Spanyol dan Irlandia menjadi yang terdepan dalam mendorong penghentian perjanjian yang ditandatangani pada Juni 2000 tersebut dalam pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg.
Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menegaskan bahwa proposal penghentian kerja sama tidaklah pantas. “Kita harus berbicara dengan Israel tentang isu-isu penting. Hal itu harus dilakukan dalam dialog yang kritis dan konstruktif dengan Israel,” ujarnya, mengutip AFP, Rabu (22/4/2026).
Senada dengan Jerman, Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, juga menyatakan bahwa tidak ada keputusan mengenai hal tersebut yang akan diambil hari ini. Sikap negara-negara anggota Uni Eropa terhadap Israel memang semakin menguat pasca-invasi Israel ke Lebanon dan pemberlakuan undang-undang baru mengenai hukuman mati bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
“Kita perlu bertindak. Kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai fundamental kita dilindungi,” tegas Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee, menyuarakan keprihatinan atas situasi yang terjadi.
Belum Ada Dukungan untuk Sanksi Israel
Menyikapi kekhawatiran atas korban sipil dalam perang Gaza, Uni Eropa tahun lalu telah mengusulkan sejumlah langkah potensial untuk memberikan sanksi kepada Israel. Langkah-langkah tersebut termasuk pemutusan hubungan perdagangan atau pemberian sanksi kepada para menteri pemerintah Israel. Namun, hingga kini, belum ada satu pun usulan yang diajukan oleh Brussels yang mendapatkan dukungan cukup dari negara-negara anggota untuk diimplementasikan.
Untuk menangguhkan seluruh perjanjian kerja sama Uni Eropa dengan Israel, diperlukan suara bulat dari ke-27 negara anggota. Hal ini diprediksi akan menemui hambatan besar, mengingat adanya sekutu Israel di antara negara-negara tersebut. Sebagai alternatif yang lebih memungkinkan, Uni Eropa dapat mempertimbangkan untuk menangguhkan bagian dari kesepakatan yang memfasilitasi hubungan perdagangan yang lebih erat.
Langkah alternatif ini hanya membutuhkan dukungan mayoritas dari negara-negara Uni Eropa. Namun, implementasinya akan bergantung pada perubahan posisi dari negara-negara besar Uni Eropa seperti Jerman dan Italia.
Meskipun demikian, Roma memberikan sinyal bahwa mereka mungkin terbuka untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel, setidaknya dalam hal penangguhan perjanjian pertahanan. “Langkah-langkah yang sudah ada di meja perundingan yang membutuhkan mayoritas bersyarat akan mengharuskan negara-negara bagian untuk mengubah posisi mereka,” kata Menteri Luar Negeri Estonia, Kallas, setelah pertemuan tersebut. “Kita tidak melihat hal itu hari ini, tetapi diskusi ini akan terus berlanjut.”
Perubahan Politik di Hongaria Jadi Harapan Baru
Di sisi lain, upaya untuk mendorong langkah-langkah yang lebih kecil terus dilakukan. Prancis dan Swedia kembali menyuarakan seruan yang sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa negara Uni Eropa lainnya, yakni menghentikan impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Usulan terpisah mengenai pemberian sanksi kepada para pemukim Israel di Tepi Barat sempat diveto oleh Hongaria selama berbulan-bulan. Namun, kekalahan Viktor Orban, yang dikenal sebagai pendukung setia Israel, dalam pemilihan umum Hongaria baru-baru ini, telah memicu harapan baru di kalangan negara-negara Uni Eropa lainnya untuk memajukan usulan tersebut.
