JAKARTA, KOMPAS.com — Keterbatasan lahan di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, memaksa jalur sepeda di Jalan Dr. Saharjo beralih fungsi menjadi tempat penampungan sampah sementara setiap malam. Kondisi ini menimbulkan kesalahpahaman warga dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
“Di Kelurahan Manggarai memang tidak ada lahan kosong milik Pemprov DKI Jakarta yang cukup luas untuk bisa digunakan penampungan sampah sementara,” ungkap Lurah Manggarai Muhamad Arafat saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2026).
Dua titik jalur sepeda yang menjadi lokasi penampungan sampah sementara berada di samping Pasaraya Manggarai, tepatnya di Jalan Bhakti IV, dan di depan Halte Bus Manggarai atau Taman Infinia Park.
Penjelasan Fungsi Jalur Sepeda yang Berubah
Muhamad Arafat menjelaskan bahwa kedua titik tersebut sebenarnya bukan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) permanen, melainkan lokasi penampungan sementara (drop point) sampah dari gerobak sebelum diangkut oleh truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta.
Aktivitas ini diperlukan karena truk DLH tidak dapat mengakses langsung permukiman di tingkat RW akibat sempitnya akses jalan. Sampah dari rumah warga diangkut menggunakan gerobak, dikumpulkan di dua titik tersebut, lalu baru kemudian diangkut truk.
Penentuan lokasi ini, kata Arafat, telah melalui kesepakatan dengan pengurus RT, RW, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) setempat.
Kesalahpahaman dan Tumpukan Sampah
Idealnya, sampah dari gerobak langsung dimasukkan ke dalam truk agar tidak mengotori jalan. Namun, kenyataannya petugas swadaya, atau para pengayuh gerobak, kerap membongkar sampah dari gerobak dan menumpuknya di pinggir jalan agar bisa segera kembali mengangkut sampah dari warga.
“Tapi yang terjadi selanjutnya petugas swadaya (tukang gerobak) ini membongkar sampah dan menumpuk di pinggir jalan agar bisa balik lagi untuk angkut sampah dari warga,” sambung Arafat.
Tumpukan sampah tersebut kemudian menimbulkan kesalahpahaman di kalangan warga, yang mengira lokasi tersebut adalah TPS resmi. Akibatnya, banyak warga yang akhirnya membuang sampah mereka secara mandiri di titik tersebut, menyebabkan sampah kerap menumpuk bahkan sebelum truk DLH tiba.
Perubahan Jadwal Pengangkutan Sampah
Arafat menuturkan bahwa awalnya pengangkutan sampah dilakukan pada siang hari, sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, sejak diberlakukannya rekayasa lalu lintas satu arah akibat pembangunan MRT di depan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, jadwal pengangkutan diubah menjadi malam hari, sekitar pukul 20.00 WIB.
Perubahan jadwal ini merupakan arahan dari Wali Kota Jakarta Selatan saat itu, Munjirin, dengan pertimbangan estetika lingkungan.
“Arahan dari Wali Kota Jakarta Selatan saat itu Bapak Munjirin terkait estetika lingkungan, akhirnya dialihkan ke malam hari. Ini pun setelah kami koordinasi dengan pihak RT, RW, LMK dan LH Tebet,” jelas Arafat.
Janji Perbaikan dan Upaya Pencegahan
Arafat mengakui bahwa aktivitas bongkar muat sampah di jalur sepeda tetap mengganggu pesepeda dan pengguna jalan lainnya. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
Ke depan, pihak kelurahan berjanji akan melakukan perbaikan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
“Tentunya kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal perbaikan, agar lokasi dimaksud tidak terlihat kotor, kumuh dan berbau,” ujar dia.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah warga membuang sampah sembarangan, mulai dari imbauan hingga pemasangan spanduk larangan. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) juga ditempatkan di lokasi untuk melarang warga membuang sampah sembarangan sebelum truk pengangkut tiba.
“Koordinasi dengan pihak LH Tebet agar truk datang tepat waktu, bahkan beberapa PPSU kami tempatkan di lokasi untuk melarang warga membuang sampah sembarangan, terlebih lagi pada jam sebelum truk pengangkut sampah tiba di lokasi,” ungkap Arafat.
Peran PPSU dan Inisiatif Warga
Pengayuh gerobak sampah, Marto (39, bukan nama sebenarnya), mengaku terbantu dengan kehadiran petugas PPSU di lokasi. “Nih sekarang ada PPSU nih dijagain sampai jam 20.00 WIB, Alhamdulillah. Jadi, kita cuma yang di gerobak doang, yang di bawah enggak,” kata dia saat ditemui di sekitar Halte Bus Manggarai, Selasa.
Sebelumnya, Marto menuturkan, jalur sepeda tersebut kerap dipenuhi tumpukan sampah karena warga membuang sampah secara mandiri. Akibatnya, petugas gerobak harus membersihkan dan memasukkan sampah ke dalam truk, bahkan tak jarang mereka harus lembur hingga dini hari untuk merapikan sampah yang berserakan.
Marto juga berinisiatif mengoordinasikan pengangkutan sampah dari warga agar tidak lagi dibuang sembarangan. Ia menawarkan jasa pengangkutan sampah dengan iuran bulanan sekitar Rp 30.000 hingga Rp 50.000 kepada sekitar 40 rumah.
“Angkut malam gini jadi lumayan sih tambah-tambah rezeki juga. Soalnya kan kayak RW 06 suka buang sendiri sampah ke depan, makanya saya siasatin udah pada bayar per bulan aja sama saya jadi saya angkatin,” jelas Marto.
Dengan sistem ini, sampah tidak lagi dibuang sembarangan di jalur sepeda dan langsung diangkut menggunakan gerobak sebelum dipindahkan ke truk. Meski demikian, masih ada sebagian warga yang enggan membayar dan tetap membuang sampah di lokasi tersebut.
Pandangan Pengamat Tata Kota
Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia (UI), M Azis Muslim, menilai persoalan sampah masih menjadi masalah kompleks di Jakarta. Keterbatasan lahan dan anggaran membuat pembangunan TPS baru menjadi sulit, sehingga ruang publik kerap dikorbankan sebagai lokasi penampungan sementara.
Namun, ia menegaskan penggunaan jalur sepeda sebagai solusi sementara tidak dapat dibenarkan. “Jangan sampai pemerintah menggunakan jalur pintas dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti jalur sepeda,” ujar Azis.
Ia mendesak pemerintah segera mengembalikan fungsi jalur sepeda agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Salah satu solusinya adalah memperbaiki tata kelola sampah dari hulu hingga hilir, terutama di tengah pembatasan kapasitas di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
“Saat ini kapasitas sampah di Bantar Gebang sudah dibatasi. Di sinilah momentum untuk memperbaiki tata kelola sampah secara berkelanjutan,” kata Azis.
Menurut dia, pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, serta menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk menekan volume sampah. Terkait penggunaan ruang publik, Azis juga menekankan pentingnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara DLH Jakarta dan Dinas Perhubungan.
“Pemanfaatan badan jalan sebagai TPS adalah hal yang harus mereka selesaikan,” tegasnya.
