Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal berbagai isu krusial yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Puan dalam pidato penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Isu-isu yang menjadi sorotan DPR mencakup penyelenggaraan ibadah haji hingga penanganan kekerasan seksual. Puan menyatakan bahwa DPR menjalankan fungsi pengawasan untuk menyoroti berbagai persoalan strategis, baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan.
Ibadah Haji dan Perlindungan Digital Jadi Perhatian
Salah satu perhatian utama DPR adalah kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat kepada lebih dari 204.000 jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada Rabu (22/4/2026).
“Izinkanlah saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah haji kepada lebih dari 204.000 jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada esok hari, Rabu (22/4/2026),” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Ia berharap seluruh jemaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan hingga kembali ke Tanah Air.
Selain haji, DPR juga menyoroti berbagai isu lain yang berkembang di masyarakat. Puan menyebutkan perhatian diberikan pada pelindungan anak di ruang digital, dampak penerapan Undang-Undang (UU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap belanja pegawai daerah, serta status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.
“Kami juga mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar, mengevaluasi arus mudik dan arus balik Lebaran, serta kenaikan harga transportasi,” jelas Puan.
Di sektor kebencanaan, Puan menegaskan pentingnya sistem peringatan dini dan kemampuan adaptasi infrastruktur terhadap cuaca ekstrem. Sementara di sektor ekonomi, DPR mengawal akuntabilitas program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta efisiensi pengelolaan keuangan negara, termasuk melalui penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis.
“Kami juga menggalakkan transparansi penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi, pelindungan dan peningkatan kesejahteraan guru, dan evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi perpajakan nasional (Coretax) untuk optimalisasi penerimaan pajak,” papar Puan.
Puan menambahkan, berbagai isu tersebut telah dibahas melalui rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Capaian Legislasi dan Penguatan Hukum
Dalam fungsi legislasi, Puan melaporkan bahwa DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan dua undang-undang pada masa sidang ini, yaitu UU tentang Pelindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
Menurutnya, UU Pelindungan Saksi dan Korban menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin keamanan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Sementara itu, UU PPRT bertujuan memberikan kepastian dan pelindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, serta menata ulang hubungan kerja di sektor domestik menjadi lebih profesional dan diakui hukum.
“Dengan demikian, tercipta hubungan yang hangat sekaligus adil, serta memberikan perlindungan yang layak bagi PRT,” jelas Puan.
Selain itu, DPR juga menetapkan tiga rancangan undang-undang (RUU) sebagai usul inisiatif, yaitu perubahan UU Pengelolaan Keuangan Haji, UU Hak Cipta, serta UU PPRT sebelum disahkan. DPR juga terus menyusun sejumlah RUU lain serta menindaklanjuti putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit kerugian negara.
Tekanan Fiskal dan Ekonomi Global Jadi Sorotan
Dalam fungsi anggaran, Puan menyoroti tantangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang semakin berat akibat tekanan global dan dinamika geopolitik. Ia menekankan pentingnya pemerintah mengambil langkah antisipatif dan terukur agar APBN tetap kredibel sebagai instrumen pembangunan dan pelindungan rakyat.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah diminta melakukan penajaman program agar tidak mengurangi kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Puan juga menekankan pentingnya konsolidasi fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta memastikan belanja negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain itu, DPR telah memberikan persetujuan terhadap calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031.
Usai penutupan masa sidang, DPR akan memasuki masa reses mulai 22 April hingga 11 Mei 2026. Puan menyebutkan, masa reses menjadi momentum bagi anggota dewan untuk turun langsung ke masyarakat.
“DPR akan mendengar dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia,” ucap Puan.
Melalui berbagai fungsi tersebut, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan terus hadir mengawal isu-isu strategis, dari persoalan haji hingga kekerasan seksual, demi memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada rakyat.
