Jakarta – Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada penutupan perdagangan Rabu (22/4/2026), menyentuh level Rp 17.180 per dollar AS di pasar spot. Pelemahan ini mencapai 38 poin atau 0,22 persen, dipicu oleh sejumlah sentimen negatif yang membayangi pergerakan mata uang Garuda.
Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengidentifikasi utang pemerintah yang jatuh tempo senilai Rp 833,96 triliun sebagai salah satu faktor utama yang membebani rupiah. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir dan menciptakan tekanan likuiditas yang signifikan bagi negara pada tahun 2026.
“Tembok Utang” 2026
Ibrahim menyebut kondisi ini sebagai “tembok utang” atau debt wall, sebuah fenomena ketika beban utang yang jatuh tempo menumpuk dalam periode waktu tertentu. Nilai jatuh tempo pada 2026 bahkan melampaui angka Rp 800,33 triliun pada 2025, menandai puncak dalam siklus pembayaran utang periode 2025-2036.
Ia menambahkan bahwa besarnya kewajiban ini merupakan akumulasi dari penerbitan utang pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) selama pandemi COVID-19. Sekitar Rp 154,5 triliun dari total jatuh tempo 2026 berasal dari instrumen kerja sama tersebut.
Volume utang yang besar ini memaksa pemerintah untuk melakukan strategi pembiayaan ulang (refinancing) dalam skala besar, sebuah langkah yang tidak lepas dari risiko.
BI Tahan Suku Bunga Acuan
Sementara itu, Bank Indonesia kembali memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75 persen. Keputusan ini sejalan dengan penahanan suku bunga Deposit Facility di 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility di 5,5 persen.
Langkah BI ini konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah memburuknya kondisi perekonomian global akibat ketegangan di Timur Tengah. BI berupaya mengefektifkan strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter.
Tensi Geopolitik Timur Tengah Membayangi
Secara eksternal, pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, pernyataan tersebut diiringi dengan ancaman blokade pelabuhan dan pantai Iran oleh Angkatan Laut AS.
Para pemimpin Iran belum memberikan komentar langsung mengenai perpanjangan gencatan senjata tersebut. Kantor Berita Tasnim melaporkan bahwa Iran tidak meminta perpanjangan dan menegaskan posisinya untuk mematahkan blokade AS dengan kekerasan.
Situasi ini berdampak pada lalu lintas pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) global. Pada Selasa (21/4/2026), hanya tiga kapal yang dilaporkan melewati Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir, jalur yang biasanya menyalurkan sekitar 20 persen pasokan energi global.
Di sisi lain, militer Israel mengklaim Hizbullah menembakkan roket ke arah pasukan mereka di Lebanon selatan, menuduh kelompok yang didukung Iran itu melanggar gencatan senjata menjelang pembicaraan yang dimediasi AS dengan Lebanon minggu ini. Hizbullah sendiri belum memberikan tanggapan.
