JAKARTA, KOMPAS.com – Dua kapal tanker PT Pertamina International Shipping (PIS) yang mengangkut bahan bakar minyak hingga kini masih tertahan di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengungkapkan bahwa situasi internal di Iran menjadi kendala utama tertahannya kedua kapal tersebut.
“Kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangan. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa,” ujar Retno dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Selain itu, terdapat pula syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz. “Yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan,” tambah Retno.
Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran terus berupaya melakukan negosiasi agar kedua kapal tersebut dapat segera melanjutkan pelayaran.
Retno memastikan bahwa pasokan energi untuk Indonesia tetap aman, terlepas dari tertahannya kedua kapal tanker tersebut. Pemerintah, lanjutnya, terus mencari sumber-sumber energi alternatif sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. “Kemudian suplai yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz,” jelasnya.
Pemerintah Masih Berupaya Lobi Iran
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi dengan otoritas Iran terkait penahanan dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) di Laut Arab. Dua kapal yang dimaksud adalah VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro.
VLCC Pertamina Pride diketahui mengangkut minyak mentah (light crude oil) yang diperuntukkan bagi kebutuhan energi domestik. Sementara itu, Kapal Gamsunoro membawa kargo untuk konsumen pihak ketiga (third party).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyatakan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama Kemlu dengan pihak Iran. “Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran, kolaborasi ESDM dengan Kemenlu juga kita lakukan terus. Doakan ya,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Arifin enggan merinci lebih lanjut mengenai perkembangan negosiasi yang sedang berjalan. Ia beralasan bahwa tidak semua aspek komunikasi antara kedua negara dapat disampaikan secara terbuka kepada publik, terutama mengingat kompleksitas geopolitik yang ada. “Karena tidak semuanya harus kita sampaikan kepada publik. Ini bicara geopolitik dalam kondisi kayak begini. Boleh kita terbuka tapi jangan terlalu banyak terbukalah,” pungkasnya.
