JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi kekerasan yang terus memburuk di Papua sejak tahun 2025 hingga April 2026. Ratusan korban jiwa berjatuhan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil, aparat TNI-Polri, dan kelompok bersenjata yang kerap disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Semua korban adalah anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia,” tegas Yorrys dalam konferensi pers di Gedung DPR/DPD/MPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).
Sorotan utama Yorrys tertuju pada insiden kontak tembak pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Peristiwa tragis ini dilaporkan menewaskan sembilan warga sipil, termasuk seorang balita, serta melukai tujuh orang lainnya. Akibatnya, ratusan warga terpaksa mengungsi dan kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.
Akar Masalah Struktural dan Dampaknya
Menurut Yorrys, situasi ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara tuntas. Wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi yang paling terdampak, di mana ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. “Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal,” ujarnya.
Selain persoalan keamanan, Yorrys juga menyoroti angka kemiskinan yang tinggi dan konsisten di Tanah Papua, menjadikannya yang tertinggi secara nasional. Hal ini mencerminkan ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif, meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah diterapkan. Ia menambahkan, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang belum terselesaikan semakin memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.
Evaluasi Kebijakan dan Seruan Dialog
Meskipun mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Papua, Yorrys menilai pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial. “Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh,” keluh Yorrys.
Pernyataan Sikap Anggota DPD se-Papua
Menyikapi kondisi tersebut, anggota DPD se-Papua merumuskan tujuh poin pernyataan sikap:
- Menghentikan kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua.
- Memastikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua.
- Membuka grand design dan road map penyelesaian konflik Papua secara transparan kepada publik.
- Mendorong dialog inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua.
- Menuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan.
- Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dan berkelanjutan.
- Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik Papua.
