Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri, Komjen Ramdani Hidayat, menegaskan bahwa Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan garda terdepan terakhir dalam penanganan aksi massa. Ia menekankan bahwa pendekatan humanis akan selalu diutamakan sebelum opsi tindakan represif diambil.
“Penanganan massa sekarang tidak harus dengan kekerasan ya. Kita tunjukkan dulu pakai soft power. Ada dari Binmas, ada dari Sabhara. Jadi kekuatan Brimob adalah kekuatan terakhir,” ujar Ramdani saat ditemui di Markas Komando (Mako) Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (21/4/2026).
Ramdani menjelaskan bahwa dalam setiap penanganan aksi unjuk rasa, fungsi-fungsi kepolisian yang lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan pencegahan, seperti Bimbingan Masyarakat (Binmas) dan Shabara, akan dikedepankan terlebih dahulu. Brimob baru akan diterjunkan ketika situasi mengarah pada tindakan anarkis.
Brimob sebagai Pencegah Anarkisme
Ia mengklarifikasi bahwa Pasukan Anti Huru-Hara (PHH) bukanlah pasukan yang semata-mata bertugas dalam penanganan kerusuhan, melainkan lebih kepada pencegahan tindakan anarkis.
“Maka itu kita sampaikan bahwa PHH itu bukan pasukan huru-hara, tetapi pasukan untuk mencegah anarkis. Anarkisnya yang kita utamakan untuk pencegahan sampai penindakan,” tegas Ramdani.
Ramdani menambahkan, kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dihormati. Namun, setiap tindakan yang melanggar hukum, seperti perusakan fasilitas umum, pembakaran, hingga mengancam jiwa seseorang, tidak akan ditoleransi.
“Kalau unjuk rasanya sih, semua boleh-boleh saja unjuk rasa, tetapi kalau sampai perusakan, pembakaran, kemudian membuat jiwa seseorang terancam, bahkan sampai meninggal dunia, baru kita nanti tindak. Itu sebenarnya,” imbuhnya.
Kesiapsiagaan Brimob dalam Dinamika Global
Di sisi lain, Komjen Ramdani Hidayat menyampaikan bahwa kesiapsiagaan Brimob terus diperkuat sebagai respons terhadap arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penguatan ini diperlukan terutama dalam menghadapi potensi gangguan keamanan yang dipicu oleh dinamika global, termasuk dampak konflik internasional terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.
Menurutnya, potensi gangguan keamanan, termasuk yang dipicu kenaikan harga energi, telah dipetakan secara cermat oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Informasi yang dihasilkan kemudian menjadi dasar untuk koordinasi lintas fungsi dan wilayah.
“Tidak semerta-merta kita membuat pemetaan sendiri, tidak. Itu langsung dari BIK. Kita terima dari BIK berupa informasi, baru kita koordinasi dengan satuan fungsi yang ada, Satwil (Satuan Kewilayahan) yang ada, demikian juga dengan instansi terkait,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Ramdani memastikan bahwa hingga saat ini situasi keamanan secara umum masih terkendali. Aksi unjuk rasa yang terjadi masih dapat ditangani dengan baik oleh jajaran kepolisian di wilayah masing-masing.
“Alhamdulillah masih tertangani semuanya. Makanya saya bilang, unjuk rasa yang ada sekarang masih bisa diatasi oleh kewilayahan. Yang jelas kita harus siap saja semuanya,” tandas Ramdani.
