JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan kendala utama dalam upaya pembebasan dua kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Kendala tersebut berkaitan dengan situasi internal di Iran yang menyulitkan implementasi kebijakan di lapangan.
Retno menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri, melalui Kedutaan Besar di Teheran, terus berupaya melakukan negosiasi agar kedua kapal tersebut dapat segera melanjutkan perjalanan. “Tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kedutaan Besar kita di Teheran juga terus melakukan pembicaraan,” kata Retno di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Iran terkadang tidak serta-merta dapat diterapkan di tingkat operasional. “Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa,” ungkap Retno.
Selain itu, Retno juga menyinggung perkembangan terkait blokade Selat Hormuz, menyatakan bahwa segala hal terkait akses di jalur strategis tersebut masih dalam proses negosiasi. “Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan,” tuturnya.
Penolakan Biaya Pungutan Melintas
Dalam kesempatan yang sama, Retno menyoroti inisiasi usulan mengenai biaya pungutan untuk melintasi Selat Hormuz. Ia menyebutkan bahwa banyak negara menolak ide penerapan pungutan atau biaya (fee) bagi kapal yang ingin melintasi selat tersebut.
“Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz,” jelasnya.
Penolakan ini didasarkan pada prinsip kebebasan navigasi (freedom of navigation) yang diyakini bertentangan dengan praktik pemungutan biaya tersebut. Meskipun Selat Hormuz dikuasai oleh Iran, wilayah tersebut juga berbatasan dengan Oman dan Uni Emirat Arab, sehingga praktik tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma internasional.
Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan
Dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih tertahan di kawasan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. Situasi ini terjadi di tengah memanasnya kembali ketegangan di jalur pelayaran strategis tersebut, setelah Iran sempat menutup kembali Selat Hormuz.
Pelaksana tugas Corporate Secretary PIS, Vega Pita, dalam keterangan resmi pada Minggu (19/4/2026) menyatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan situasi yang sangat dinamis di kawasan tersebut. “Kedua kapal PIS yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi yang sangat dinamis di Selat Hormuz,” ujar Vega.
Vega menambahkan bahwa PIS terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian dan otoritas berwenang, demi memastikan keselamatan pelayaran sebelum kapal melanjutkan perjalanan. “Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian dan otoritas berwenang, sambil tetap menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman,” kata dia.
